Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif*
Muhammadiyah tidak pernah kekurangan kader yang cerdas. Di berbagai kampus, lembaga pemerintahan, dunia usaha, profesi, hingga ruang-ruang publik, kader Muhammadiyah hadir dengan kapasitas yang membanggakan. Mereka menjadi dosen, birokrat, pengusaha, dokter, politisi, profesional, peneliti, dan pemimpin di berbagai bidang.
Namun, ada sebuah pertanyaan yang semakin relevan untuk diajukan, yaitu ketika seorang kader berhasil membangun karier, apakah keberhasilan itu sekaligus membuat Persyarikatan semakin kuat?
Pertanyaan ini penting, bukan untuk menghakimi kader yang memilih menekuni profesinya. Karier adalah bagian dari kehidupan. Muhammadiyah sendiri tidak pernah mengajarkan kadernya untuk meninggalkan profesi dan menghabiskan seluruh waktunya di organisasi. Justru, Islam Berkemajuan membutuhkan kader yang unggul dalam bidangnya masing-masing.
Persoalannya muncul ketika karier tidak lagi menjadi instrumen pengabdian, melainkan menjadi tujuan yang membuat Persyarikatan perlahan-lahan ditinggalkan. Kader tumbuh bersama Muhammadiyah, tetapi ketika memperoleh posisi strategis, ia semakin jarang hadir dalam kegiatan Persyarikatan.
Ketika masih mahasiswa, ia aktif dalam organisasi. Ketika memasuki dunia kerja, kesibukan meningkat. Ketika kariernya semakin baik, jaraknya dengan Muhammadiyah semakin jauh. Pada akhirnya, hubungan dengan Persyarikatan tinggal identitas administratif, yaitu pernah menjadi anggota, pernah aktif di organisasi otonom, pernah menjadi pengurus, atau pernah mengikuti perkaderan.
Di sinilah Muhammadiyah menghadapi paradoks kaderisasi. Kita berhasil melahirkan kader-kader yang naik kelas secara individual, tetapi belum selalu berhasil memastikan bahwa kenaikan kelas individual tersebut berbanding lurus dengan penguatan Persyarikatan.
Selama ini, keberhasilan kaderisasi sering diukur dari seberapa banyak kader yang berhasil menjadi profesional dan menempati posisi strategis. Ukuran tersebut tentu penting, tetapi belum cukup.
Kaderisasi Muhammadiyah semestinya tidak hanya menghasilkan manusia yang sukses secara individual, tetapi juga manusia yang memiliki kesadaran kolektif untuk menghidupkan gerakan.
Seorang kader boleh menjadi profesor, direktur perusahaan, pejabat negara, dokter, pengacara, pengusaha, akademisi, atau profesional lainnya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang kemudian ia berikan kepada Persyarikatan?
Apakah keahliannya dapat memperkuat amal usaha Muhammadiyah? Apakah jejaringnya membuka jalan bagi pengembangan organisasi? Apakah pengalamannya dapat melahirkan inovasi bagi cabang dan ranting? Apakah sumber daya yang dimilikinya dapat membantu menyelesaikan persoalan umat?
Atau justru setelah mencapai posisi tertentu, ia semakin merasa bahwa aktivitas Persyarikatan tidak lagi relevan dengan kesibukan dan kepentingan profesionalnya? Jika yang terjadi adalah yang terakhir, maka kaderisasi telah menghasilkan mobilitas individual tanpa mobilitas organisasi.
Ada kecenderungan yang patut dicermati, yaitu Muhammadiyah kadang diperlakukan sebagai tempat untuk membangun modal sosial ketika seseorang berada pada fase awal kehidupannya. Di Muhammadiyah, seseorang belajar banyak hal mulai dari kepemimpinan, pengalaman berorganisasi, membangun jaringan, berbicara di depan publik, kesempatan memimpin kegiatan, hingga mengenal banyak tokoh. Bahkan, tidak sedikit yang memperoleh akses pendidikan dan pengembangan diri melalui ekosistem Persyarikatan.
Semua itu merupakan hal positif. Namun, persoalannya muncul ketika, setelah mendapatkan manfaat tersebut, kader kemudian memilih meninggalkan rumah besarnya. Tentu tidak berarti setiap kader harus menjadi pengurus sepanjang hidup.
Tidak realistis pula menuntut semua kader aktif dalam struktur organisasi. Dunia kerja memiliki tuntutan yang berbeda. Keluarga juga membutuhkan perhatian. Bahkan, seseorang dapat tetap menjadi kader Muhammadiyah tanpa harus memegang jabatan struktural.
Hal yang menjadi masalah adalah ketika semangat ber-Muhammadiyah ikut hilang ketika kepentingan karier mulai terpenuhi. Muhammadiyah tidak membutuhkan semua kadernya menjadi pengurus. Muhammadiyah membutuhkan kader yang tetap memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap Persyarikatan.
Seorang kader yang tidak berada dalam struktur organisasi tetap dapat menghidupkan Muhammadiyah melalui ilmunya, profesinya, jejaringnya, hartanya, gagasannya, maupun waktunya. Karena itu, ukuran keberhasilan kader bukan sekadar “menjadi apa”, tetapi juga “bermanfaat bagi siapa”.
Di sinilah paradigma kaderisasi perlu diperluas. Selama ini kita sering membicarakan bagaimana kader Muhammadiyah harus menjadi manusia yang unggul. Itu benar. Namun, setelah menjadi unggul, pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa keunggulan tersebut?
Kader yang menjadi profesor seharusnya membawa tradisi keilmuan ke dalam Persyarikatan. Kader yang menjadi pengusaha dapat membangun ekosistem kewirausahaan di Muhammadiyah. Kader yang menjadi birokrat dapat menghadirkan tata kelola publik yang berintegritas. Kader profesional dapat membantu Amal Usaha Muhammadiyah meningkatkan kualitas manajemen. Kader yang bergerak di bidang teknologi dapat membantu Muhammadiyah menghadapi transformasi digital. Kader yang memiliki jaringan internasional dapat membuat Muhammadiyah semakin terhubung dengan dunia global.
Dengan demikian, karier tidak perlu dipertentangkan dengan pengabdian. Justru karier dapat menjadi kendaraan pengabdian. Persoalannya bukan apakah kader mengejar karier, melainkan apakah karier tersebut memiliki hubungan dengan visi kebermanfaatan sosial yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah.
Namun, kritik terhadap kader juga harus diimbangi dengan kritik terhadap organisasi. Jangan-jangan sebagian kader menjauh bukan semata-mata karena mereka kehilangan militansi, tetapi karena Persyarikatan belum mampu menawarkan ruang aktualisasi yang sesuai dengan kapasitas mereka.
Seorang profesional muda dengan kesibukan tinggi mungkin tidak dapat menghadiri rapat organisasi selama berjam-jam. Seorang akademisi mungkin lebih mampu menyumbangkan penelitian daripada menjadi pengurus harian. Seorang pengusaha mungkin lebih efektif membantu membangun ekosistem bisnis daripada mengikuti kegiatan rutin.
Artinya, Muhammadiyah perlu mengubah cara pandang terhadap partisipasi kader. Aktif di Muhammadiyah tidak harus selalu berarti hadir secara fisik dalam rapat organisasi. Di era digital dan kehidupan profesional yang semakin kompleks, kontribusi kader dapat hadir dalam berbagai bentuk.
Kader dapat berkontribusi melalui mentoring. Melalui riset. Melalui pendanaan. Melalui jaringan profesional. Melalui inovasi teknologi. Melalui pengembangan Amal Usaha. Melalui dakwah digital. Melalui pendidikan. Melalui penguatan cabang dan ranting. Kondisi yang diperlukan adalah desain organisasi yang mampu menghubungkan kapasitas kader dengan kebutuhan Persyarikatan.
Fenomena menjauhnya kader setelah mencapai kemapanan karier juga perlu dilihat dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu keberlangsungan cabang dan ranting. Muhammadiyah tidak akan kuat hanya karena memiliki banyak kader yang menjadi pejabat, profesor, pengusaha, atau profesional. Kekuatan Muhammadiyah pada akhirnya tetap ditentukan oleh apakah gerakan itu hidup di tengah masyarakat.
Di situlah cabang dan ranting memiliki posisi strategis. Kader-kader yang sukses secara profesional seharusnya tidak hanya hadir di tingkat elit organisasi. Mereka perlu memiliki hubungan dengan akar rumput Persyarikatan.
Bayangkan jika setiap kader profesional memiliki “ranting binaan”. Seorang profesor membantu memperkuat sekolah atau madrasah. Seorang dokter mendukung layanan kesehatan. Seorang pengusaha membangun akses pembiayaan bagi UMKM. Seorang ahli teknologi membantu memfasilitasi digitalisasi administrasi. Seorang praktisi hukum memberikan pendampingan. Seorang komunikator memperkuat dakwah digital.
Jika pola seperti ini terbangun, keberhasilan kader tidak lagi menjadi cerita pribadi. Kesuksesan seorang kader menjadi energi bagi gerakan. Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan seruan moral agar kader “kembali aktif”. Diperlukan desain kelembagaan yang baru.
Pertama, membangun ekosistem diaspora kader. Kader yang bekerja di luar struktur Muhammadiyah perlu tetap terhubung dengan Persyarikatan melalui jaringan profesi, komunitas keahlian, dan forum alumni perkaderan.
Kedua, mengembangkan konsep kader berbasis kontribusi. Tidak semua kader harus menjadi pengurus. Kontribusi dapat dikategorikan berdasarkan kompetensi: kader akademisi, kader profesional, kader pengusaha, kader birokrat, kader teknologi, kader media, dan sebagainya.
Ketiga, membuat sistem “talent mapping” bagi kader. Muhammadiyah memiliki begitu banyak kader dengan kompetensi yang luar biasa. Persoalannya adalah bagaimana organisasi mengetahui siapa mereka, apa keahlian mereka, di mana mereka berada, dan bagaimana kapasitas tersebut dapat dihubungkan dengan kebutuhan Persyarikatan.
Keempat, membangun mekanisme mentoring antargenerasi. Kader senior yang telah mencapai posisi strategis dapat menjadi mentor bagi kader muda. Dengan demikian, pengalaman dan jaringan tidak berhenti pada satu generasi.
Kelima, mengubah relasi antara kader dan Amal Usaha Muhammadiyah. AUM jangan hanya dipandang sebagai institusi tempat kader bekerja, tetapi juga sebagai laboratorium pengabdian, inovasi, dan pengembangan gerakan.
Keenam, memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga konektivitas kader. Kader yang tersebar di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara, tetap dapat terhubung dalam satu ekosistem pengetahuan dan pengabdian.
Pada akhirnya, Muhammadiyah perlu menghindari satu gejala yang mungkin tidak terasa tetapi dampaknya besar, yaitu lahirnya banyak “alumni Muhammadiyah”, tetapi semakin sedikit kader yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Persyarikatan.
Muhammadiyah tentu membutuhkan kader yang berhasil dalam kehidupannya. Gerakan ini tidak boleh memusuhi ambisi profesional. Sebaliknya, Muhammadiyah harus mendorong kadernya menjadi manusia yang kompeten, mandiri, profesional, dan berdaya saing. Namun, keberhasilan itu idealnya tidak membuat kader lupa pada akar.
Sebab Muhammadiyah bukan sekadar organisasi tempat seseorang pernah belajar menjadi pemimpin. Muhammadiyah adalah gerakan yang membutuhkan kesinambungan antargenerasi. Karena itu, barangkali pertanyaan kader Muhammadiyah hari ini bukan lagi sekadar “Apa yang bisa saya dapatkan dari Muhammadiyah?” Melainkan “Setelah saya mendapatkan banyak hal dari Muhammadiyah, apa yang dapat saya kembalikan kepada Persyarikatan?”
Pertanyaan sederhana tersebut sebenarnya menyimpan agenda besar kaderisasi. Sebab pada akhirnya, karier adalah perjalanan pribadi, sementara Persyarikatan adalah amanah kolektif. Keduanya tidak harus dipertentangkan.
Kader Muhammadiyah dapat mengejar karier setinggi mungkin, tetapi pada saat yang sama tetap membawa nilai-nilai Muhammadiyah dalam profesinya. Ia boleh berada di ruang kekuasaan, tetapi tidak kehilangan keberpihakan kepada masyarakat. Ia boleh menjadi profesional, tetapi tidak kehilangan kepedulian terhadap gerakan. Ia boleh sukses secara pribadi, tetapi kesuksesannya juga memberi dampak bagi umat.
Muhammadiyah tidak membutuhkan kader yang memilih antara karier atau Persyarikatan. Muhammadiyah membutuhkan kader yang mampu menjadikan karier sebagai jalan untuk menghidupkan Persyarikatan.
Sebab ukuran akhir kaderisasi bukanlah berapa banyak kader yang berhasil menduduki posisi penting, melainkan seberapa banyak posisi penting itu kemudian dimanfaatkan untuk memperluas manfaat gerakan.
Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, mungkin inilah saatnya Muhammadiyah bertanya kembali: apakah kita sedang mencetak kader yang sukses, atau membangun generasi yang sukses sekaligus merasa bertanggung jawab atas masa depan Persyarikatan? Jawabannya akan menentukan apakah kaderisasi Muhammadiyah hanya menghasilkan individu-individu hebat, atau melahirkan generasi yang membuat Muhammadiyah semakin kuat.
*)Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur)
