KUALA LUMPUR, panjimas – Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan kemanusiaan melalui keterlibatan aktif dalam International Contact Group (ICG) yang mendukung proses perdamaian antara Pemerintah Filipina (Government of the Philippines/GPH) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Bangsamoro.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafiq Mughni dan perwakilan Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Yayah Khisbiyah hadir dalam pertemuan khusus GPH dan MILF di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jum’at (25/9).
Kehadiran keduanya merupakan bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung dialog, pertukaran informasi, serta penguatan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan proses perdamaian Bangsamoro.
Pertemuan tersebut mempertemukan Peace Implementing Panels dari GPH dan MILF dengan Fasilitator Pihak Ketiga Malaysia, serta melibatkan anggota dan mitra internasional dalam kerangka ICG.
Muhammadiyah: Perdamaian Harus Berlanjut dari Kesepakatan Menuju Implementasi
Syafiq menjelaskan, keterlibatan Muhammadiyah dalam ICG merupakan bagian dari komitmen Persyarikatan untuk berkontribusi dalam membangun perdamaian melalui pendekatan masyarakat sipil, dialog lintas pihak, serta penguatan kerja sama internasional.
Bagi Muhammadiyah, proses perdamaian tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan politik, tetapi harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui perlindungan masyarakat sipil, pembangunan sosial-ekonomi, rekonsiliasi, keadilan transisional, serta penguatan institusi perdamaian.
Dalam konteks tersebut, ICG memiliki posisi penting sebagai ruang untuk menjaga komunikasi dan pertukaran informasi antara para pihak dan komunitas internasional, sekaligus membantu membaca perkembangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan implementasi perjanjian damai.
Hal ini menjadi semakin penting setelah terselenggaranya pemilihan parlementer pertama Bangsamoro pada September 2026, yang menandai perkembangan penting dalam jalur politik proses perdamaian. Pemerintah Filipina melaporkan tingkat partisipasi pemilih sekitar 84 persen. Pada saat yang sama, berbagai agenda dalam jalur normalisasi masih membutuhkan implementasi lebih lanjut.
Muhammadiyah dalam Diplomasi Perdamaian
Keterlibatan Muhammadiyah dalam ICG sejalan dengan arah internasionalisasi Persyarikatan yang menempatkan perdamaian, kemanusiaan, keadilan, dan kerja sama antarbangsa sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah di tingkat global.
Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni menegaskan bahwa Muhammadiyah perlu hadir dalam percaturan global sebagai organisasi masyarakat sipil yang saling mendukung dan mengisi peran negara, dengan tujuan bersama membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan.
Dalam kerangka ICG, kehadiran Muhammadiyah juga memperkuat perspektif masyarakat sipil dan organisasi keagamaan dalam proses perdamaian. Pengalaman Muhammadiyah dalam pendidikan perdamaian, dialog lintas iman, pemberdayaan masyarakat, serta kerja kemanusiaan menjadi modal sosial untuk berkontribusi pada agenda perdamaian yang berkelanjutan.
Melalui keterlibatan tersebut, Muhammadiyah akan terus mendukung dialog, kepercayaan, pertukaran informasi, perlindungan masyarakat sipil, rekonsiliasi, dan implementasi perdamaian yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bangsamoro yang menjadi penerima manfaat utama dari proses perdamaian.
Pertemuan Kuala Lumpur menjadi salah satu momentum penting untuk memastikan bahwa setelah berbagai capaian politik, perhatian bersama tetap diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan implementasi yang masih harus diselesaikan.
Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk melanjutkan implementasi Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB). Di antaranya adalah penetapan Terms of Reference bagi Technical Working Group mengenai Roadmap Development for the Implementation of the CAB, penguatan program sosial-ekonomi bagi para kombatan yang telah didekomisioning, perpanjangan mandat Ad Hoc Joint Action Group (AHJAG) dan Civilian Protection Component (CPC), serta kemajuan dalam agenda pengelolaan Small Arms and Light Weapons (SALW).
Para pihak juga menyepakati langkah lanjutan terkait transitional justice and reconciliation, termasuk rekomendasi penyempurnaan rancangan legislasi mengenai pembentukan National Transitional Justice and Reconciliation Commission for the Bangsamoro
